KENDARI , Integritas-news.my.id — Wacana pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan dari kalangan masyarakat, khususnya pemuda asal Kabupaten Muna. Penolakan tersebut muncul karena Ketua DPRD Sultra, Tariala, dinilai masih menjadi representasi aspirasi masyarakat yang telah memberikan dukungan politik kepadanya.
Robin, pemuda Kabupaten Muna, mengatakan bahwa pergantian Ketua DPRD Sultra tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan internal kelembagaan atau kepentingan politik semata. Menurutnya, suara masyarakat yang diwakili oleh anggota DPRD juga harus menjadi pertimbangan.
«“Kami sebagai pemuda Kabupaten Muna tentu mempertanyakan apabila pergantian Ketua DPRD Sultra dilakukan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Bagi kami, Pak Tariala merupakan representasi dari suara masyarakat Muna,” ujar Robin.»
Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan sikap terhadap dinamika politik dan kelembagaan DPRD Sultra. Namun, Robin meminta seluruh proses pergantian dilakukan secara transparan, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Robin, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat sehingga setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan kepemimpinan lembaga tersebut semestinya tidak mengabaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
“Kami tidak ingin kepentingan politik mengalahkan kepentingan masyarakat. Kalau memang ada proses pergantian, publik harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai dasar, mekanisme, dan alasan pergantian tersebut,” tegasnya.
Robin juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menghormati mekanisme demokrasi dan aturan yang berlaku. Ia berharap persoalan pergantian Ketua DPRD Sultra dapat diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan yang sah dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kami berharap para pemangku kepentingan mendengar suara masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa aspirasinya tidak dihargai. Bagi kami, mempertahankan Tariala bukan semata-mata soal figur, tetapi juga soal menghormati aspirasi masyarakat yang diwakilinya,” pungkas Robin.
Penolakan tersebut menunjukkan bahwa dinamika pergantian pimpinan DPRD Sultra tidak hanya menjadi perhatian di lingkungan politik dan kelembagaan, tetapi juga telah menjadi perhatian masyarakat yang menginginkan setiap keputusan politik tetap berpijak pada kepentingan publik.
Pewarta ALF
