KENDARI , integritas-news my.id — Pemuda asal Buton Utara (Butur), Asrul, mendesak Ketua DPD Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra), Alimazi, agar mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menyikapi polemik pergantian Ketua DPRD Sultra.
Asrul menilai, lembaga DPRD merupakan representasi rakyat sehingga setiap keputusan yang menyangkut pimpinan DPRD semestinya mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan politik partai.
Menurutnya, polemik pergantian Ketua DPRD Sultra saat ini telah menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, semua pihak, termasuk pimpinan partai, diminta mengedepankan sikap bijaksana dan tidak mengabaikan suara rakyat.
“Jangan sampai kepentingan partai mengalahkan kepentingan masyarakat. DPRD itu lembaga perwakilan rakyat, sehingga aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Asrul.
Ia juga menyoroti sikap sejumlah anggota DPRD Sultra yang disebut tidak menyepakati proses pergantian tersebut. Menurut Asrul, apabila mayoritas anggota DPRD memiliki sikap berbeda terhadap agenda pergantian pimpinan, maka sikap tersebut harus dihormati sebagai bagian dari dinamika politik di lembaga legislatif.
“Kalau mayoritas anggota DPRD Sultra menolak atau tidak menyepakati pergantian tersebut, tentu harus dilihat sebagai aspirasi politik yang berkembang di dalam lembaga. Jangan kemudian kepentingan masyarakat dan suara anggota DPRD diabaikan,” ujarnya.
Asrul menambahkan, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan sikap terhadap kebijakan politik yang berdampak pada lembaga DPRD. Menurutnya, persoalan pergantian Ketua DPRD Sultra tidak boleh hanya dilihat dari perspektif kepentingan internal partai, tetapi juga harus mempertimbangkan stabilitas pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Ia berharap Alimazi dapat mengambil posisi sebagai tokoh politik yang mampu mendengar aspirasi masyarakat serta mencari jalan keluar terbaik atas polemik tersebut.
“Pak Alimazi adalah tokoh yang punya posisi penting. Kami berharap beliau mengedepankan kepentingan publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat Sultra. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik,” kata Asrul.
Asrul menegaskan, masyarakat tidak menginginkan polemik politik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu kinerja DPRD Sultra. Menurutnya, seluruh pihak seharusnya mengutamakan kepentingan daerah dan memastikan lembaga DPRD tetap dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara maksimal.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah DPRD yang bekerja untuk rakyat, bukan konflik politik yang berkepanjangan. Karena itu, kami meminta semua pihak menempatkan kepentingan Sulawesi Tenggara di atas kepentingan politik,” pungkasnya.
Pewarta ALF
