JOMBANG, Integritas-news.my.id — Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27 Agustus hingga 2 September 2026, menghadirkan dinamika berbeda dibandingkan Muktamar NU sebelumnya.

Perubahan paling mencolok terjadi dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sistem one man one vote yang sebelumnya menjadi mekanisme pemilihan kini bergeser menuju mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Perubahan tersebut dinilai berpotensi menggeser peta kekuatan dalam tubuh PBNU, khususnya dalam menentukan siapa yang nantinya menduduki posisi Ketua Umum PBNU.

Aktivis warga Nahdliyin sekaligus alumnus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Saiful Huda Ems (SHE), dalam pandangannya menyebut Muktamar NU ke-35 kali ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Muktamar-Muktamar sebelumnya.

Menurut SHE, forum Muktamar pada Sabtu malam, 29 Agustus 2026, telah melakukan pemungutan suara terkait mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.

Hasil voting tersebut, menurut informasi yang disampaikannya, menunjukkan sebanyak 401 peserta Muktamar menyetujui pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui AHWA. Sementara pilihan mempertahankan sistem one man one vote memperoleh 150 suara.

“Berbeda dengan Muktamar-Muktamar NU sebelumnya, Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang saat ini sangat berbeda keadaannya. Ini terjadi karena mekanisme pemilihan Ketum PBNU berubah dari sebelumnya, yang menganut sistem one man one vote, berganti dengan penunjukan oleh tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA),” ujar Saiful Huda Ems (SHE).

Menurutnya, hingga dini hari, sidang pleno Muktamar masih memproses pemilihan anggota AHWA dan pemilihan Rais Aam terlebih dahulu, sebelum dilanjutkan dengan pembahasan serta penentuan calon Ketua Umum PBNU.

SHE menilai komposisi AHWA dan sosok yang nantinya terpilih sebagai Rais Aam akan mempunyai pengaruh besar terhadap arah suksesi Ketua Umum PBNU.

“Siapa yang akan masuk sebagai anggota AHWA dan siapa Rais Aam yang akan terpilih, akan sangat menentukan siapa calon Ketum PBNU, karena calon Ketum PBNU haruslah mendapat restu terlebih dahulu dari Rais Aam,” ungkapnya.

Menurut SHE, mekanisme tersebut menjadi salah satu hal yang menarik dan berbeda dari Muktamar NU sebelumnya. Terlebih apabila benar terdapat ketentuan bahwa calon Ketua Umum PBNU harus memperoleh restu tertulis dari Rais Aam terpilih.

“Apalagi ada informasi, bahwa calon Ketua Umum PBNU haruslah mendapatkan restu tertulis dari Rais Aam terpilih, maka ini akan menjadi pergeseran baru kekuatan dalam struktur kepengurusan PBNU,” tegasnya.

Ia menilai posisi Rais Aam berpotensi menjadi semakin strategis dan menentukan dalam perjalanan organisasi, khususnya dalam proses suksesi Ketua Umum PBNU.

“Yang sebelumnya menempatkan Ketum Tanfidziyah PBNU di posisi strategis, bergeser menjadi Rais Aam yang mempunyai posisi strategis dan menentukan dalam jalannya organisasi, wabil khusus suksesi Ketum PBNU di Muktamar NU,” tuturnya.

Said Aqil Disebut Berpeluang Jadi Rais Aam

Di tengah berlangsungnya tahapan Muktamar, sejumlah nama mulai menjadi perhatian dalam peta kepemimpinan PBNU.

SHE menyebut berdasarkan berbagai informasi yang diperolehnya dari sejumlah peserta Muktamar yang dinilainya mempunyai pengaruh luas, KH Said Aqil Siradj berpeluang besar terpilih menjadi Rais Aam.

Namun, prediksi tersebut merupakan pandangan dan informasi yang disampaikan SHE. Keputusan mengenai siapa yang akan menduduki posisi Rais Aam tetap berada pada forum Muktamar sesuai mekanisme yang berlaku.

“Dari berbagai informasi yang saya dapatkan dari beberapa peserta Muktamar yang mempunyai pengaruh luas di sana, KH. Said Aqil Siradj berpeluang besar untuk terpilih menjadi Rais Aam,” ujarnya.

Menurut SHE, apabila KH Said Aqil Siradj terpilih sebagai Rais Aam, posisi tersebut akan memberikan pengaruh kuat terhadap proses penentuan calon Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

“Ini artinya, KH. Aqil Siradj akan dengan mudah mengetahui siapa-siapa calon Ketum Tanfidziyah PBNU yang akan terpilih,” ungkapnya.

SHE menyebut sejumlah nama yang menurutnya berpotensi masuk dalam peta suksesi, di antaranya KH Muhammad Yusuf Chudhori atau Gus Yusuf dari Jawa Tengah dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

“Bisa KH. Muhammad Yusuf Chudhori (Gus Yusuf) Jateng, bisa pula KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) pimpinan Ponpes Tebuireng Jombang,” katanya.

Gus Yahya Dinilai Menghadapi Tantangan Berat

Sementara itu, posisi KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai petahana Ketua Umum PBNU turut mendapat sorotan dalam analisis SHE.

Ia menilai Gus Yahya menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan posisi Ketua Umum PBNU di tengah perubahan mekanisme pemilihan dan dinamika politik organisasi yang berkembang dalam Muktamar ke-35.

SHE mengaitkan kondisi tersebut dengan kritik terhadap kedekatan Gus Yahya dengan pemerintah serta kontroversi mengenai isu tambang yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Kalau KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (petahana PBNU) kelihatannya sudah tak berdaya, karena kedekatannya dengan istana dan para makelar tambang,” ujar SHE.

Menurutnya, berbagai kontroversi tersebut turut memengaruhi penilaian terhadap kepemimpinan PBNU selama lima tahun terakhir.

“Yang banyak ditengarai telah menjadikan NU dalam lima tahun terakhir, sebagai Ormas Islam terbesar dunia yang hampir kehilangan wibawanya,” katanya.

SHE kemudian melontarkan kritik tajam terhadap sikap Gus Yahya terkait Israel.

“Mosok Ketum PBNU kok mesra sekali dengan Israel, Rek...” ungkapnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kritik SHE terhadap dinamika kepemimpinan PBNU.

Muktamar NU Menentukan Arah Kepemimpinan Berikutnya

Rangkaian Muktamar NU ke-35 masih berlangsung hingga 2 September 2026. Karena itu, konfigurasi akhir AHWA, Rais Aam, maupun Ketua Umum PBNU belum dapat dipastikan sebelum seluruh tahapan dan keputusan resmi Muktamar selesai.

Namun, perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU menjadi melalui AHWA telah membuka babak baru dalam peta suksesi kepemimpinan organisasi.

Kini perhatian warga Nahdliyin tertuju pada siapa yang akan masuk dalam AHWA, siapa yang akan terpilih sebagai Rais Aam, serta bagaimana mekanisme tersebut menentukan figur yang nantinya memimpin Tanfidziyah PBNU.

Bagi SHE, perubahan mekanisme tersebut bukan hanya menyangkut teknis pemilihan, tetapi berpotensi membawa perubahan konfigurasi kekuatan di tubuh PBNU.

Dengan demikian, Muktamar NU ke-35 tidak hanya menjadi arena menentukan siapa Ketua Umum PBNU berikutnya, tetapi juga menjadi momentum penting yang dapat menentukan seberapa besar posisi Rais Aam dalam mengarahkan perjalanan organisasi ke depan.

Wallahu a'lamu bishawab.

Pewarta: Tim Redaksi Integritas-news.my.id

Sumber/Tulisan: Saiful Huda Ems (SHE)

Aktivis warga Nahdliyin.

Alumnus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (1985–1991).

30 Agustus 2026.

Saiful Huda Ems (SHE).