KENDARI , Integritas-news.my.id — Polemik pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjadi sorotan. Desakan pergantian yang dikaitkan dengan sikap SS yang merupakan Ketua yang di Usulkan partai dan FR merupakan  wakil Ketua DPRD Sultra  dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk ambisi politik yang terlalu kuat untuk mempertahankan atau mendapatkan posisi dan pengaruh kekuasaan.

Sorotan semakin menguat karena di tengah dorongan pergantian tersebut, terdapat sikap penolakan dari mayoritas anggota DPRD Sultra. Kondisi itu dinilai tidak dapat dipandang sebelah mata karena anggota DPRD merupakan representasi masyarakat yang memperoleh mandat melalui proses pemilihan umum.

“Kalau mayoritas anggota DPRD tidak menghendaki pergantian, lalu masyarakat juga mempertanyakan dan menolak pergantian tersebut, seharusnya suara itu didengarkan. Jangan sampai kepentingan jabatan dan kekuasaan justru mengalahkan aspirasi rakyat,” ujar La Ode Mustafa Mantan Ketua GPMI

Menurutnya, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, setiap dinamika politik yang terjadi di dalamnya seharusnya tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang menjadi konstituen para anggota DPRD.

Ia menilai, sikap SS dan FR yang terus mendorong pergantian Ketua DPRD Sultra patut dipertanyakan apabila tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas anggota DPRD maupun masyarakat.

“Ini bukan semata-mata persoalan siapa yang menjadi ketua. Ini menyangkut bagaimana mandat rakyat dihormati. Kalau wakil rakyat yang duduk di DPRD mayoritas tidak sepakat, maka jangan kemudian aspirasi tersebut dianggap tidak ada,” tegasnya.

Menurutnya, perbedaan sikap politik merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Namun, ambisi untuk melakukan pergantian pimpinan tidak boleh mengabaikan mekanisme kelembagaan maupun suara masyarakat.

“Jangan karena kepentingan politik tertentu kemudian rakyat harus menerima begitu saja. Jabatan politik pada akhirnya berasal dari mandat rakyat. Kalau rakyat mempertanyakan atau menolak, maka suara tersebut harus menjadi pertimbangan,” katanya.

Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam polemik pergantian Ketua DPRD Sultra untuk menahan diri dan tidak menggunakan tekanan politik terhadap anggota DPRD yang memiliki pandangan berbeda.

“Kalau memang pergantian itu memiliki dasar dan mekanisme yang sah, silakan dibuktikan melalui prosedur yang berlaku. Tetapi kalau mayoritas anggota DPRD tidak sepakat, jangan dipaksakan seolah-olah seluruh wakil rakyat mendukung,” ujarnya.

Polemik tersebut kini menjadi ujian bagi demokrasi di Sultra. Publik menunggu apakah kepentingan politik dan perebutan pengaruh akan lebih dominan, atau justru suara masyarakat serta sikap mayoritas wakil rakyat akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kepemimpinan DPRD Sultra.

Pada akhirnya, jabatan adalah amanah, sedangkan kekuasaan dalam demokrasi berasal dari rakyat. Karena itu, suara rakyat tidak seharusnya dikesampingkan demi kepentingan politik tertentu.

Pewarta ALF