ACEH, Integritas-news.my.id — Dinamika politik di Aceh kembali menjadi sorotan tajam. Relasi antara Partai Aceh (PA) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang Aceh dalam melewati fase konflik bersenjata menuju era politik demokratis pascaperdamaian.
Sorotan tersebut disampaikan Kabid Politik Intel Polda Aceh, AKBP Zainudin, yang menilai bahwa perjalanan politik Aceh hingga saat ini masih dibayangi tarik-menarik kepentingan elite, termasuk persoalan pengelolaan sumber daya alam dan proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran daerah maupun pusat.
Menurut Zainudin, Partai Aceh (PA) yang secara historis memiliki keterkaitan dengan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini berada dalam ruang politik yang sangat strategis. Namun, ia menyoroti adanya dugaan kepentingan ekonomi di balik perebutan pengaruh terhadap berbagai proyek infrastruktur yang bersumber dari APBA maupun APBN.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat kepentingan masyarakat tersisihkan apabila kekuasaan politik lebih banyak diarahkan untuk kepentingan kelompok dan keuntungan pribadi.
“Partai Aceh yang notabenenya sekumpulan kombatan GAM saat ini juga selalu menjadi faktor mencari jajanan dari berbagai proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari APBA maupun APBN,” ujar Zainudin dalam pernyataannya.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam Aceh. Ia menyebut sektor pertambangan, termasuk wilayah-wilayah eksplorasi emas, sebagai salah satu potensi ekonomi yang dapat menjadi sumber perebutan kepentingan apabila pengelolaannya tidak diawasi secara transparan.
“Bagaikan gula yang dikerubuti semut, sumber daya alam di Aceh berpotensi menjadi sasaran berbagai kepentingan, baik politik maupun kekuatan lainnya,” ungkapnya.
Zainudin bahkan melontarkan kritik keras terhadap kondisi tersebut. Ia menilai Aceh tidak akan mudah mencapai kesejahteraan apabila kepentingan elite terus mendominasi pengelolaan kekayaan daerah.
“Wilayah Aceh tidak akan pernah aman dari sekumpulan elite politik Partai Aceh dan TNI karena mereka sudah menjadi hama untuk kepentingan pengumpulan harta yang melimpah dari sumber daya alam,” tegasnya.
Ia juga menyinggung potensi munculnya tekanan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, apabila kepentingan bisnis terganggu, bukan tidak mungkin muncul tindakan intimidasi maupun teror terhadap pihak yang dianggap menjadi penghalang.
“Apabila bisnis mereka terganggu, maka mereka tidak akan segan-segan dan tidak akan pernah takut untuk membuat teror ataupun intimidasi kepada lawan yang dianggap menghambat tujuan mereka, baik dengan cara teror penembakan ataupun melakukan pelemparan granat,” kata Zainudin.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan serius karena menyentuh persoalan sensitif mengenai hubungan antara kekuatan politik, aparat keamanan, kepentingan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam di Aceh.
Lebih jauh, Zainudin menegaskan bahwa masyarakat Aceh berhak mendapatkan kehidupan yang aman, sejahtera, dan terbebas dari kepentingan segelintir elite. Menurutnya, kekayaan alam Aceh semestinya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi arena perebutan keuntungan kelompok.
“Selama TNI dan politikus Partai Aceh masih berada di Aceh, jangan harap masyarakat Aceh akan sejahtera seperti yang diimpikan para indatu kita,” pungkasnya.
Zainudin juga menyatakan kesiapannya mempertanggungjawabkan pernyataannya serta membuka ruang bagi pihak-pihak yang merasa keberatan untuk menyampaikan keberatan secara langsung.
“Jika terdapat komplain maka dapat menghubungi saya secara langsung dan secara jantan dan siap berdebat,” tutupnya.
Pewarta: Ifa
Integritas-news.my.id
