BUTON TENGAH — Ketua Perjuangan Pemuda Marhaenis Indonesia (PPMI), Robin, memperingatkan Bupati Buton Tengah agar menjalankan roda pemerintahan secara tegak lurus, adil, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Robin menilai sebagai kepala daerah, Bupati Buton Tengah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesan diskriminatif maupun tebang pilih, khususnya terhadap masyarakat dan putra daerah yang sedang menjalankan aktivitas ekonomi.
“Bupati adalah pemimpin seluruh masyarakat Buton Tengah. Karena itu, pemerintahan harus tegak lurus terhadap aturan dan kepentingan rakyat. Jangan sampai ada kebijakan yang justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah berpihak kepada kelompok tertentu,” tegas Robin.
Menurut Robin, persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan maupun usaha masyarakat seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan dialog, bukan semata-mata menggunakan kewenangan pemerintah.
“Kalau ada kesalahan, kami kan bisa bicarakan. Tunjukkan kesalahannya supaya bisa memperbaiki,” ujarnya.
Robin menegaskan bahwa kritik PPMI bukan berarti menolak kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Namun, penegakan aturan harus dilakukan secara adil kepada seluruh pihak.
“Kalau memang ada pelanggaran, silakan ditindak sesuai aturan. Tetapi jangan sampai muncul kesan satu pihak ditekan sementara pihak lain dibiarkan. Pemerintah harus menjaga rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama ketika menyangkut lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan masyarakat Buton Tengah.
“Ketika sebuah aktivitas ekonomi dihentikan, yang terdampak bukan hanya pemilik usaha. Ada pekerja, sopir, pedagang dan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas tersebut. Pemerintah harus mempertimbangkan itu,” ungkap Robin.
Jangan Alergi terhadap Kritik
Robin juga meminta Bupati Buton Tengah tidak menganggap kritik dari organisasi kepemudaan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dan diperlukan agar pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar.
“Jangan alergi terhadap kritik. Kami mengkritik bukan karena membenci pemerintah, tetapi karena kami ingin memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa pemerintah hadir untuk membatasi mereka. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, membuka ruang ekonomi dan memastikan putra-putri daerah mendapatkan kesempatan yang adil dalam pembangunan Buton Tengah,” pungkas Robin.
Pewarta ALF
