Hartanto Boechori Tegaskan Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Insan Pers dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Sosial

SURABAYA | Integritas-news.my.id — Pers memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya menjadi penyampai informasi, pers juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Melalui tulisan tajuk berjudul Pers Investigasi dan UU Pers, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, mengangkat persoalan penting mengenai posisi pers investigasi, tantangan yang dihadapi wartawan, serta perlunya perlindungan hukum bagi insan pers ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Artikel tersebut pertama kali ditulis sekitar tahun 2004, kemudian diperkaya dengan sejumlah data tambahan pada 2011. Meski telah ditulis bertahun-tahun lalu, Hartanto menilai pemikiran dan persoalan yang diangkat masih relatif relevan untuk menjadi bahan refleksi dunia pers hingga saat ini.

Peran Pers sebagai Kontrol Sosial

Dalam tulisannya, Hartanto menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan pers untuk memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa, kebijakan pemerintah, hingga persoalan yang terjadi di tengah kehidupan publik.

Namun, bagi pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu oleh pemberitaan, pers terkadang justru dipandang sebagai ancaman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari fungsi pers sebagai pengawas dan pengontrol sosial.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Sementara itu, Pasal 6 mengamanatkan pers nasional untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong supremasi hukum dan HAM, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran demi kepentingan umum.

Hartanto menegaskan, pers merupakan mata dan telinga masyarakat. Tanpa keberadaan pers yang menjalankan fungsi investigasi secara bertanggung jawab, berbagai persoalan yang tersembunyi berpotensi tidak terungkap kepada publik.

Negara Juga Membutuhkan Pers

Menurut Hartanto, pemerintah pun membutuhkan pers sebagai sarana menyampaikan program, kebijakan, dan informasi kepada masyarakat secara luas.

Ia mempertanyakan bagaimana kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak ada insan pers yang berani melakukan investigasi untuk mengungkap fakta, penyimpangan, maupun dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Apabila pers hanya menyampaikan informasi seadanya tanpa menjalankan fungsi kontrol sosial, berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, mafia peradilan, dan penyalahgunaan kewenangan berpotensi semakin sulit diketahui masyarakat.

Karena itu, keberadaan pers investigasi menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan mendorong pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan publik.

Risiko Tinggi, Perlindungan Hukum Harus Memadai

Hartanto juga menguraikan bahwa pekerjaan jurnalistik investigasi bukanlah tugas yang mudah. Wartawan dituntut memiliki kemampuan intelektual, kecermatan, sikap kritis, ketekunan, keberanian, kreativitas, serta kepedulian tinggi terhadap hak masyarakat memperoleh informasi.

Selain itu, wartawan harus tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan kebijakan redaksional media tempatnya bekerja.

Menurutnya, tugas investigasi sering kali berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Bahkan, tidak jarang wartawan menghadapi tekanan, ancaman, hingga tindakan represif akibat pemberitaan yang mengungkap persoalan sensitif.

Hartanto menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena wartawan tidak memiliki kewenangan represif maupun perangkat perlindungan diri sebagaimana aparat penegak hukum.

Ia turut mengangkat sejumlah pengalaman dan peristiwa yang pernah terjadi di Surabaya dan daerah lain sebagai gambaran risiko yang dihadapi wartawan ketika menjalankan tugas investigasi.

Kriminalisasi dan Ancaman terhadap Kebebasan Pers

Persoalan lain yang disoroti Hartanto adalah dugaan kriminalisasi terhadap wartawan akibat pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam tulisannya, ia mengisahkan pengalaman seorang wartawan di Surabaya yang pernah menghadapi proses hukum setelah melakukan investigasi terhadap persoalan sebuah yayasan.

Wartawan tersebut akhirnya memperoleh putusan bebas murni atau vrijspraak dari Pengadilan Negeri Surabaya pada 28 Maret 2008 setelah menjalani 15 kali persidangan dan sebelumnya ditahan selama 89 hari di Rutan Medaeng.

Hartanto juga menguraikan persoalan laporan dugaan sumpah palsu yang dilaporkan pada 2009 dan perkembangan penanganannya hingga 2011.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi gambaran bahwa wartawan membutuhkan kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang tidak mengabaikan ketentuan dalam UU Pers.

UU Pers dan Pentingnya Penyelesaian Sengketa Pers

Hartanto menyoroti pentingnya kedudukan UU Nomor 40 Tahun 1999 sebagai landasan hukum dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Ia mendorong agar setiap persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan terlebih dahulu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers, termasuk melibatkan Dewan Pers dan organisasi pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penyelesaian sengketa pemberitaan tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa dengan langsung menggunakan ketentuan pidana umum tanpa terlebih dahulu melihat konteks kegiatan jurnalistik dan mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, terhadap fungsi, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi wartawan.

Pers Merupakan Pilar Keempat Demokrasi

Dalam bagian lain tulisannya, Hartanto menegaskan bahwa pers layak disebut sebagai salah satu pilar penting demokrasi karena memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara profesional, cermat, berimbang, tidak memihak, dan berlandaskan kode etik jurnalistik.

Setiap pemberitaan yang mengandung unsur kontrol sosial harus disertai upaya konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak terkait maupun pihak yang berkompeten.

Di sisi lain, pihak yang menjadi objek pemberitaan juga memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers. Hak tersebut harus dihormati dan dilayani sebagai bagian dari tanggung jawab profesional media.

Jangan Sampai 1000 Kepala Menghasilkan 1000 Tafsir

Hartanto mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran hukum yang justru merugikan insan pers dalam menjalankan tugasnya.

Ia berharap pemerintah, Mahkamah Agung, parlemen, Dewan Pers, organisasi pers, dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat terus memperkuat kepastian hukum serta perlindungan terhadap profesi wartawan.

Menurutnya, pers bukanlah profesi yang bekerja tanpa aturan. Ada kode etik jurnalistik, kebijakan redaksional, tanggung jawab redaktur, pemimpin redaksi, perusahaan pers, organisasi wartawan, serta Dewan Pers yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan profesional.

Pada akhirnya, pers investigasi bukanlah musuh masyarakat. Sebaliknya, pers merupakan bagian penting dalam menjaga keterbukaan informasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan kebenaran, dan menyuarakan kepentingan publik.

Pewarta Ifa

Integritas-news.my.id