Luwu Raya, Integritas-news.my.id — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Luwu Raya kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut tergambar dari antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU, namun persoalan ini dinilai masih jarang mendapat perhatian dan publikasi secara luas.
Video yang merekam panjangnya antrean tersebut diambil pada Sabtu, 22 Agustus 2026, saat perjalanan dari Luwu menuju Palopo. Dalam rekaman terlihat kendaraan mengantre panjang untuk mendapatkan BBM, menggambarkan sulitnya masyarakat memperoleh kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari.
Sejumlah persoalan disebut menjadi pemicu kelangkaan, mulai dari menjamurnya SPBU mini, aktivitas pelangsiran BBM, hingga dugaan pengoplosan BBM yang kemudian diperuntukkan bagi kebutuhan aktivitas pertambangan ilegal.
“Kalau persoalan ini benar terjadi, maka dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Mereka harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.
Jika praktik tersebut benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar kelangkaan di tingkat konsumen, melainkan menyangkut pengawasan distribusi energi dan keberpihakan terhadap masyarakat yang berhak memperoleh BBM secara wajar.
“Distribusi BBM harus diawasi secara serius. Jangan sampai masyarakat menjadi korban sementara ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi kelangkaan ini,” ungkapnya.
Ironisnya, masyarakat justru harus berhadapan dengan antrean panjang ketika BBM menjadi kebutuhan utama untuk bekerja, menjalankan usaha, mengangkut hasil pertanian, hingga memenuhi kebutuhan keluarga.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: di mana negara ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM?
Negara dituntut hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui pengawasan nyata terhadap rantai distribusi BBM. Jika terdapat praktik pelangsiran, pengoplosan, permainan distribusi, maupun penyalahgunaan BBM untuk kegiatan ilegal, aparat dan instansi terkait harus turun tangan melakukan pemeriksaan secara terbuka dan menyeluruh.
“Negara harus hadir untuk memastikan BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai pengawasan lemah justru membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Sebab apabila distribusi BBM tidak dikendalikan dengan baik, masyarakat kecil yang akan menjadi pihak paling dirugikan.
Persoalan ini membutuhkan transparansi. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait dengan distribusi energi perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai penyebab kelangkaan BBM di Luwu Raya, termasuk langkah konkret yang dilakukan untuk mengurai antrean panjang di SPBU.
“Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa ada penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Masyarakat tidak membutuhkan alasan. Masyarakat membutuhkan BBM yang tersedia, distribusi yang tertib, pengawasan yang tegas, dan negara yang benar-benar hadir melindungi kepentingan publik.
“Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam antrean panjang sementara persoalan distribusi tidak pernah benar-benar diselesaikan,” pungkasnya.
Pemerintah dan aparat terkait diharapkan segera melakukan evaluasi serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. “Negara harus hadir, bukan hanya ketika persoalan sudah membesar, tetapi sejak masyarakat mulai merasakan dampaknya,” tutupnya.
Pewarta: Ifa
Integritasnews.my.id
